arrow_upward
settings_brightness

ReferensiKita.id - Banyak masyarakat yang resah dengan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan. Keresahan ini datang dari masyarakat yang merupakan peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Bahkan, muncul keinginan masyarakat untuk berhenti menjadi peserta JKN-KIS, dan menuntut agar iuran yang selama ini dibayarkan agar dikembalikan. Serta juga ada rencana untuk turun kelas peserta, dari kelas I ke kelas II, dan hingga kelas II turun ke kelas III. Hal ini berawal dari ketidaksanggupan masyarakat secara ekonomi untuk membayarkan iuran tersebut apabila mengalami kenaikan nilai.

Keresahan lainnya, ada pemberitaan seiring rencana naiknya iuran JKN-KIS, gaji para direksi dan jajaran BPJS lainnya naik dua kali lipat. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa kenaikan iuran bukan soal defisit, tapi malah untuk mensejahterakan para petinggi di BPJS Kesehatan.

Nah, dari segala keresahan itu, pihak BPJS Kesehatan memberikan penjelasan yang mungkin selama ini masyarakat belum sadar, bahwa kondisi yang terjadi atas sejumlah kebijakan tersebut dimulai dari kalangan peserta juga, seperti hanya menjadi peserta diwaktu sakit, setelah sembuh tidak membayarkan iuran. Akibatnya, terjadi tunggakan dan menyebabkan defesit keuangan di BPJS Kesehatan secara nasional.

BPJS Tidak Mempersulit Masyarakat


Menjawab dari keluhan peserta mandiri BPJS Kesehatan itu, Staf Komunikasi Publik, BPJS Kesahatan Cabang Padang, Bobby A. Andrean, mengatakan, adanya rencana berhenti menjadi peserta BPJS Kesehatan dan ada yang Ingin iuran selama ini dikembalikan, hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh BPJS.

Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bersifat wajib. Sistem yang diterapkan itu dalam iuran BPJS ini adalah gotong royong, bukan soal untung-rugi.

"Sejauh ini masyarakat kita masih berpikir untung-rugi. Sehingga sifat gotong-royong belum sepenuhnya dimaknai. Padahal kalau dipikir, mahal bana membayar iuranJKN-KIS dengan membelil rokok," katanya, ketika memberikan penjelasan kepada Blog Referensi Kita.

Pernyataan dari Bobby ini menganalogikan bahwa pengeluaran terbesar untuk kebutuhan di dalam rumah tangga itu ialah membeli rokok. Sebut saja, harga rokok Rp25.000 per bungkus, dan satu bungkus rokok itu habis dihisab dengan waktu 24 jam. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh seorang kepala keluarga untuk membeli rokok saja selama 30 hari sebanyak Rp750.000 per bulannya.

Sementara apabila si bapak tersebut berhenti merokok, dan apabila digunakan uang senilai Rp750.000 itu membayarkan iuran BPJS untuk keluarganya, maka satu keluarga bapak itu kesehatan satu keluarganya telah dilindungi dan dijamin oleh BPJS. Selain telah dapat memberikan jaminan kesehatan, dengan berhenti merokok, juga telah membawa si bapak hidup sehat tanpa merokok lagi.

Dari kondisi tersebut, Bobby menyatakan, persoalan rencana kenaikan iuran BPJS jelas memiliki hitungan-hitungan tertentu dan bukan untuk menaikan gaji direksi BPJS. Intinya, jika terus-terusan iuran yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaria tersebut dibiarkan, justru keberlangsungan Program JKN-KIS ini yang akan dipertanyakan. Padahal tahun ini sudah Rp32,2T prognosa defisit dana jaminan sosialnya.

Membayar Iuran JKN-KIS Berprinsip Gotong-Royong


Sehingga, prinsip gotong-royong yang sangat Indonesia sekali dan sebagai bangsa menganut budaya ketimuran tersebutlah yang wajib dimaknai setiap pesertanya untuk ikhlas iuran tepat waktu setiap bulannya. Jika ada tindakan yang tidak sesuai haknya di fasilitas kesehatan, mohon untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan melalui Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Keluhan yang nomor handphone dan foto petugasnya, ada disetiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Setiap pengaduan pasti akan ditindaklanjuti.

Menurut Bobby, jika peserta mandiri adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, silahkan diarahkan ke kelurahan untuk dicatat sebagai penerima bantuan iuran. Karena ranah pencatatan ada di kelurahan sebelum diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. BPJS Kesehatan hanya berwenang menerima data dari hasil verifikasi dan validasi tersebut untuk didaftarkan dan dicetakkan kartunya.

Awasi dan laporkan ke kelurahan/dinsos/dinkes bilamana ada orang kaya yang menerima bantuan tersebut, karena mereka merebut hak masyarakat marjinal. BPJS mengakui peserta mandiri memang banyak yang masuk klasifikasi adverse selection. Jadi bayarnya ketika pas sakit atau pas butuh saja. Mereka abai dalam prinsip gotong-royong.

"Jadi, mohon bantuannya untuk memberikan info kepada siapapun untuk membayar tepat waktu. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan menguji umatnya dengan mencabut nikmat sehat meskipun sementara waktu," ucapnya.

Ia mencontohkan pada kondisi di RSUP M. Djamil Padang. Setiap bulan BPJS Kesehatan bayar kurang lebih Rp33 miliar ke atas, hal tersebut baru untuk satu rumah sakit. "Bayangkan ketika banyak yang menunggak, mau kita bayar pakai apa faskes? Mereka sudah berjuang untuk memberi pelayanan. Dan kenapa harus naik? Karena misal semua peserta bayar tanpa ada yang menunggak se-Indonesia pun, belum ada yang bisa menjamin bahwa Dana Jaminan Sosial kita tidak akan defisit, apalagi banyak yang menunggak," tegasnya.

Peserta Pilih Bayar Iuran JKN-KIS Ketimbang Habiskan Uang Beli Rokok


Dari pengakuan peserta mandiri JKN-KIS di Padang, Johan Rivai (57), mengatakan, sangat merugi jika hanya menghabiskan uang untuk membeli rokok. Bahkan ia memilih untuk mesedekahkan iuran JKN-KIS yang dibayarkan per bulannya, ketimbang menyiayiakan uang untuk membeli rokok yang sewaktu-waktu mengancam kesehatannya.

 Peserta mandiri JKN-KIS di Padang, Johan Rivai. Foto: ReferensiKita






"Saya saat ini menjadi peserta JKN-KIS kelas III dengan tanggungan untuk 5 orang dalam keluarga saja. Saya sudah lama berhenti merokok, dan saya lebih memilih membayarkan iuran JKN-KIS, dari pada beli rokok. Karena saya beranggapan, hal yang saya lakukan itu bisa mendatangkan kebaikan kepada keluarga saya, karena telah membantu banyak orang," jelasnya.

Johan berharap masyarakat di Indonesia bisa mendoakan keluarganya dalam keadaan sehat-sehat saja, sehingga iuran yang telah ia bayarkan dapat membantu banyak orang lain.

Tanggapan Masyarakat Tentang Rencana Kenaikan Iuran JKN-KIS


Sehubungan dengan rencana kenaikan iuran JKN-KIS, Johan mengaku setuju atas kenaikan iuran JKN-KIS tersebut. Baginya yang terpenting itu ialah kesehatan, bukan soal berapa nilai iurannya. Berikut video pertanyaan Johan Rivai di Chanel YouTube Referensi Kita.




Pilih Mana? Habiskan Uang Beli Rokok atau Bayar Iuran JKN-KIS

Tuesday, September 10, 2019 : 13:09

ReferensiKita.id - Banyak masyarakat yang resah dengan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan. Keresahan ini datang dari masyarakat yang merupakan peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Bahkan, muncul keinginan masyarakat untuk berhenti menjadi peserta JKN-KIS, dan menuntut agar iuran yang selama ini dibayarkan agar dikembalikan. Serta juga ada rencana untuk turun kelas peserta, dari kelas I ke kelas II, dan hingga kelas II turun ke kelas III. Hal ini berawal dari ketidaksanggupan masyarakat secara ekonomi untuk membayarkan iuran tersebut apabila mengalami kenaikan nilai.

Keresahan lainnya, ada pemberitaan seiring rencana naiknya iuran JKN-KIS, gaji para direksi dan jajaran BPJS lainnya naik dua kali lipat. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa kenaikan iuran bukan soal defisit, tapi malah untuk mensejahterakan para petinggi di BPJS Kesehatan.

Nah, dari segala keresahan itu, pihak BPJS Kesehatan memberikan penjelasan yang mungkin selama ini masyarakat belum sadar, bahwa kondisi yang terjadi atas sejumlah kebijakan tersebut dimulai dari kalangan peserta juga, seperti hanya menjadi peserta diwaktu sakit, setelah sembuh tidak membayarkan iuran. Akibatnya, terjadi tunggakan dan menyebabkan defesit keuangan di BPJS Kesehatan secara nasional.

BPJS Tidak Mempersulit Masyarakat


Menjawab dari keluhan peserta mandiri BPJS Kesehatan itu, Staf Komunikasi Publik, BPJS Kesahatan Cabang Padang, Bobby A. Andrean, mengatakan, adanya rencana berhenti menjadi peserta BPJS Kesehatan dan ada yang Ingin iuran selama ini dikembalikan, hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh BPJS.

Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bersifat wajib. Sistem yang diterapkan itu dalam iuran BPJS ini adalah gotong royong, bukan soal untung-rugi.

"Sejauh ini masyarakat kita masih berpikir untung-rugi. Sehingga sifat gotong-royong belum sepenuhnya dimaknai. Padahal kalau dipikir, mahal bana membayar iuranJKN-KIS dengan membelil rokok," katanya, ketika memberikan penjelasan kepada Blog Referensi Kita.

Pernyataan dari Bobby ini menganalogikan bahwa pengeluaran terbesar untuk kebutuhan di dalam rumah tangga itu ialah membeli rokok. Sebut saja, harga rokok Rp25.000 per bungkus, dan satu bungkus rokok itu habis dihisab dengan waktu 24 jam. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh seorang kepala keluarga untuk membeli rokok saja selama 30 hari sebanyak Rp750.000 per bulannya.

Sementara apabila si bapak tersebut berhenti merokok, dan apabila digunakan uang senilai Rp750.000 itu membayarkan iuran BPJS untuk keluarganya, maka satu keluarga bapak itu kesehatan satu keluarganya telah dilindungi dan dijamin oleh BPJS. Selain telah dapat memberikan jaminan kesehatan, dengan berhenti merokok, juga telah membawa si bapak hidup sehat tanpa merokok lagi.

Dari kondisi tersebut, Bobby menyatakan, persoalan rencana kenaikan iuran BPJS jelas memiliki hitungan-hitungan tertentu dan bukan untuk menaikan gaji direksi BPJS. Intinya, jika terus-terusan iuran yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaria tersebut dibiarkan, justru keberlangsungan Program JKN-KIS ini yang akan dipertanyakan. Padahal tahun ini sudah Rp32,2T prognosa defisit dana jaminan sosialnya.

Membayar Iuran JKN-KIS Berprinsip Gotong-Royong


Sehingga, prinsip gotong-royong yang sangat Indonesia sekali dan sebagai bangsa menganut budaya ketimuran tersebutlah yang wajib dimaknai setiap pesertanya untuk ikhlas iuran tepat waktu setiap bulannya. Jika ada tindakan yang tidak sesuai haknya di fasilitas kesehatan, mohon untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan melalui Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Keluhan yang nomor handphone dan foto petugasnya, ada disetiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Setiap pengaduan pasti akan ditindaklanjuti.

Menurut Bobby, jika peserta mandiri adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, silahkan diarahkan ke kelurahan untuk dicatat sebagai penerima bantuan iuran. Karena ranah pencatatan ada di kelurahan sebelum diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. BPJS Kesehatan hanya berwenang menerima data dari hasil verifikasi dan validasi tersebut untuk didaftarkan dan dicetakkan kartunya.

Awasi dan laporkan ke kelurahan/dinsos/dinkes bilamana ada orang kaya yang menerima bantuan tersebut, karena mereka merebut hak masyarakat marjinal. BPJS mengakui peserta mandiri memang banyak yang masuk klasifikasi adverse selection. Jadi bayarnya ketika pas sakit atau pas butuh saja. Mereka abai dalam prinsip gotong-royong.

"Jadi, mohon bantuannya untuk memberikan info kepada siapapun untuk membayar tepat waktu. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan menguji umatnya dengan mencabut nikmat sehat meskipun sementara waktu," ucapnya.

Ia mencontohkan pada kondisi di RSUP M. Djamil Padang. Setiap bulan BPJS Kesehatan bayar kurang lebih Rp33 miliar ke atas, hal tersebut baru untuk satu rumah sakit. "Bayangkan ketika banyak yang menunggak, mau kita bayar pakai apa faskes? Mereka sudah berjuang untuk memberi pelayanan. Dan kenapa harus naik? Karena misal semua peserta bayar tanpa ada yang menunggak se-Indonesia pun, belum ada yang bisa menjamin bahwa Dana Jaminan Sosial kita tidak akan defisit, apalagi banyak yang menunggak," tegasnya.

Peserta Pilih Bayar Iuran JKN-KIS Ketimbang Habiskan Uang Beli Rokok


Dari pengakuan peserta mandiri JKN-KIS di Padang, Johan Rivai (57), mengatakan, sangat merugi jika hanya menghabiskan uang untuk membeli rokok. Bahkan ia memilih untuk mesedekahkan iuran JKN-KIS yang dibayarkan per bulannya, ketimbang menyiayiakan uang untuk membeli rokok yang sewaktu-waktu mengancam kesehatannya.

 Peserta mandiri JKN-KIS di Padang, Johan Rivai. Foto: ReferensiKita






"Saya saat ini menjadi peserta JKN-KIS kelas III dengan tanggungan untuk 5 orang dalam keluarga saja. Saya sudah lama berhenti merokok, dan saya lebih memilih membayarkan iuran JKN-KIS, dari pada beli rokok. Karena saya beranggapan, hal yang saya lakukan itu bisa mendatangkan kebaikan kepada keluarga saya, karena telah membantu banyak orang," jelasnya.

Johan berharap masyarakat di Indonesia bisa mendoakan keluarganya dalam keadaan sehat-sehat saja, sehingga iuran yang telah ia bayarkan dapat membantu banyak orang lain.

Tanggapan Masyarakat Tentang Rencana Kenaikan Iuran JKN-KIS


Sehubungan dengan rencana kenaikan iuran JKN-KIS, Johan mengaku setuju atas kenaikan iuran JKN-KIS tersebut. Baginya yang terpenting itu ialah kesehatan, bukan soal berapa nilai iurannya. Berikut video pertanyaan Johan Rivai di Chanel YouTube Referensi Kita.