arrow_upward
settings_brightness
Ilustrasi. Foto: IDNNews.id

ReferensiKita.id - Berhenti jadi peserta JKN-KIS itu tidak bisa, urusannya tidak seperti berhenti menjadi nasabah bank. Karena di BPJS Kesehatan malah diwajibkan menurut aturan menjadi peserta JKN-KIS.

Jika ingin berhenti dengan cara tidak aktif lagi membayar iuran. Nanti 3.000 debt collector datang ke rumah nagih Iuran. Lembaga memberikan jaminan kesehatan, tapi terasa melakukan penjajahan dan diperas.

Yang berbuat hanya sekelompok orang. Rakyat satu nusantara yang terkena dampaknya. Banyak rakyat yang naik pitam dan penuh kata - kata carut marut yang terucap. Sebenarnya kebijakan cerdas apa yang perlu diterapkan?

Nah, persoalan tunggakan iuran JKN-KIS ini sangat jelas menyasar peserta mandiri. Kalau yang peserta penerima upah, sudah jelas iuran JKN-KIS dibayarkan oleh perusahaannya, jadi tidak mikir lagi setiap bulannya.

Artinya yang menolak adanya kenaikan iuran JKN-KIS itu ya yang peserta mandiri. Dan yang tepuk jidad lihat kebijakan kekanak-kanakan pemerintah soal peserta nunggak iuran itu, ya yang peserta mandiri.

Apakah rakyat peserta mandiri di JKN-KIS ini jadi beban pemerintah? Seakan sikap tunggakan yang terjadi oleh peserta mandiri, sebuah mental rakyat yang tidak bertanggungjawab? Wahai pemerintah, coba lah untuk mencari tahu persoalannya, kenapa peserta mandiri JKN-KIS banyak yang menunggak?

Kalau ada persoalan ekonomi, carikan lah solusinya. Mungkin saja kartu JKN-KIS yang iuran ditanggung pemerintah tidak merata dibagikan, sehingga banyak yang kurang mampu belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Namun, sekarang yang terlihat itu pemerintah seperti membenamkan rakyatnya sendiri. Belum lagi soal pembayaran listrik bulanan yang kini tidak disubsidi lagi. Nah di Kota Padang, Sumatera Barat, pada tahun 2020 nanti pembayaran air PDAM akan naik pula. Jika serba naik, uang seharga apa lagi yang bisa menghidupkan suatu keluarga.

Pertanyaan apakah sudah dikaji betul untuk menaikkan hal-hal semacam itu wahai pemerintah, melihat kondisi ekonomi rakyat yang bisa dikatakan melemah. Gaji Rp2 juta per bulan itu hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup berkeluarga 2 minggu saja. Perhitungan itu, tanpa pergi liburan kemana pun, cukup sarapan pagi, makan siang dan malam, ingat hanya untuk 2 minggu saja.

Kondisi seperti memberatkan rakyat itu, seakan terlihat pemerintah menjadikan BPJS Kesehatan sebuah usaha bisnis. Tidak memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan berapa uang yang bisa masuk ke pembukuan negara sebanyak-banyaknya. Bagi yang tidak patuh, disanksi.

34 provinsi memiliki wakil rakyat di Senayan. Sejauh ini masih terlihat para wakil rakyat itu mendukung rencana pemerintah menaikkan iuran JKN-KIS. Begitukah wakil rakyat yang dipilih, yang ternyata hanya tunduk ke sang penguasa? Bukankah beliau - beliau itu jadi perpanjangan mulut rakyat? Berharap, jangan ada penderitaan untuk rakyat.

Ketentraman yang terjadi bukti bahwa pemimpin yang bijaksana. Kerusuhan dan kekacauan yang terjadi, sebuah kenyataan bahwa ada yang salah, dan perlu diperbaiki. Ketepikan ego jabatan, mari sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

(teruntuk pemerintah si buah hati) 

Kegelisahan Rakyat Seputar BPJS Kesehatan, Seperti Merangkul yang Dipaksa

Thursday, October 10, 2019 : 08:22
Ilustrasi. Foto: IDNNews.id

ReferensiKita.id - Berhenti jadi peserta JKN-KIS itu tidak bisa, urusannya tidak seperti berhenti menjadi nasabah bank. Karena di BPJS Kesehatan malah diwajibkan menurut aturan menjadi peserta JKN-KIS.

Jika ingin berhenti dengan cara tidak aktif lagi membayar iuran. Nanti 3.000 debt collector datang ke rumah nagih Iuran. Lembaga memberikan jaminan kesehatan, tapi terasa melakukan penjajahan dan diperas.

Yang berbuat hanya sekelompok orang. Rakyat satu nusantara yang terkena dampaknya. Banyak rakyat yang naik pitam dan penuh kata - kata carut marut yang terucap. Sebenarnya kebijakan cerdas apa yang perlu diterapkan?

Nah, persoalan tunggakan iuran JKN-KIS ini sangat jelas menyasar peserta mandiri. Kalau yang peserta penerima upah, sudah jelas iuran JKN-KIS dibayarkan oleh perusahaannya, jadi tidak mikir lagi setiap bulannya.

Artinya yang menolak adanya kenaikan iuran JKN-KIS itu ya yang peserta mandiri. Dan yang tepuk jidad lihat kebijakan kekanak-kanakan pemerintah soal peserta nunggak iuran itu, ya yang peserta mandiri.

Apakah rakyat peserta mandiri di JKN-KIS ini jadi beban pemerintah? Seakan sikap tunggakan yang terjadi oleh peserta mandiri, sebuah mental rakyat yang tidak bertanggungjawab? Wahai pemerintah, coba lah untuk mencari tahu persoalannya, kenapa peserta mandiri JKN-KIS banyak yang menunggak?

Kalau ada persoalan ekonomi, carikan lah solusinya. Mungkin saja kartu JKN-KIS yang iuran ditanggung pemerintah tidak merata dibagikan, sehingga banyak yang kurang mampu belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Namun, sekarang yang terlihat itu pemerintah seperti membenamkan rakyatnya sendiri. Belum lagi soal pembayaran listrik bulanan yang kini tidak disubsidi lagi. Nah di Kota Padang, Sumatera Barat, pada tahun 2020 nanti pembayaran air PDAM akan naik pula. Jika serba naik, uang seharga apa lagi yang bisa menghidupkan suatu keluarga.

Pertanyaan apakah sudah dikaji betul untuk menaikkan hal-hal semacam itu wahai pemerintah, melihat kondisi ekonomi rakyat yang bisa dikatakan melemah. Gaji Rp2 juta per bulan itu hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup berkeluarga 2 minggu saja. Perhitungan itu, tanpa pergi liburan kemana pun, cukup sarapan pagi, makan siang dan malam, ingat hanya untuk 2 minggu saja.

Kondisi seperti memberatkan rakyat itu, seakan terlihat pemerintah menjadikan BPJS Kesehatan sebuah usaha bisnis. Tidak memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan berapa uang yang bisa masuk ke pembukuan negara sebanyak-banyaknya. Bagi yang tidak patuh, disanksi.

34 provinsi memiliki wakil rakyat di Senayan. Sejauh ini masih terlihat para wakil rakyat itu mendukung rencana pemerintah menaikkan iuran JKN-KIS. Begitukah wakil rakyat yang dipilih, yang ternyata hanya tunduk ke sang penguasa? Bukankah beliau - beliau itu jadi perpanjangan mulut rakyat? Berharap, jangan ada penderitaan untuk rakyat.

Ketentraman yang terjadi bukti bahwa pemimpin yang bijaksana. Kerusuhan dan kekacauan yang terjadi, sebuah kenyataan bahwa ada yang salah, dan perlu diperbaiki. Ketepikan ego jabatan, mari sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

(teruntuk pemerintah si buah hati)