arrow_upward
settings_brightness
Petugas Pos Indonesia menghantarkan paket hingga ke desa
Petugas Pos Indonesia (Sumber: PT Pos Indonesia)
ReferensiKita.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyalurkan bantuan sosial dampak Covid-19 atau atau Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Tidak tanggung-tanggung, bansos itu akan dibagikan untuk dua bulan sekaligus.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, sesuai kesepatakan bahwa bansos untuk warga yang terdampak Covid-19 itu per KK mendapatkan Rp600 ribu per bulan yang terhitung mulai April, Mei, dan Juni.

Namun mengingat ada dua kota yang telah lengkap datanya yang diterima oleh Pemprov Sumatera Barat, yakni Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto, maka untuk bansosnya langsung diberikan untuk dua bulan sekaligus.

"Jadi per bulan itu kan Rp600 ribu per KK, sekarang kita bagikan langsung untuk April dan Mei, jadi total per KK itu akan menerima Rp1,2 juta," katanya, Kamis (30/4).

Sementara untuk menyalurkan bantuan itu, Pemprov menggandeng pihak PT Pos Indonesia Cabang Padang, yang secara resmi ditunjuk menjadi pihak menghantarkan bantuan ke rumah-rumah warga penerima bansos.

Bahkan Pemprov Sumatera Barat telah menandatangani kerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Padang, terkait pembagian bansos tersebut.

"Jadi setelah nanti bansos diterima, petugas Kantor Pos akan menempelkan sticker atau gambar kepada rumah penerima dimaksud. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan agar jangan terjadi pemberian ganda," ujarnya.

Artinya dengan demikian, akan terlihat mana saja keluarga yang belum atau sudah menerima bansos dari Pemprov Sumatera Barat. Selain itu petugas Kantor Pos juga meminta keluarga penerima bansos menandatangani surat, pertanda telah menerima bansos untuk bulan April dan Mei.

Gubernur mengakui adanya keterlambatan penyaluran bantuan sosial tersebut. Hal ini dikarenakan adanya persoalan pendataan di daerah, karena dari daerah harus teliti dalam melakukan pendataan, sehingga terhindar dari data penerima yang double.

Baca Juga: Bansos dari Provinsi Sumbar Segera Dibagikan, Ini Daftar Daerahnya

Dalam ketentuan bansos ini jelas, bahwa penerima tidak boleh double, agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran. Hal yang demikianlah yang membuat banyak daerah mengalami kesulitan.

"Ada daerah yang akan menyusul dalam penyerahan data ini, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Padang, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi data yang harus diserahkan itu hardcopy nya," ucapnya.

Bansos dari Pemprov Sumbar Dihantarkan Petugas Kantor Pos, Totalnya Rp1,2 Juta Per KK

Thursday, April 30, 2020 : 17:02
Petugas Pos Indonesia menghantarkan paket hingga ke desa
Petugas Pos Indonesia (Sumber: PT Pos Indonesia)
ReferensiKita.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyalurkan bantuan sosial dampak Covid-19 atau atau Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Tidak tanggung-tanggung, bansos itu akan dibagikan untuk dua bulan sekaligus.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, sesuai kesepatakan bahwa bansos untuk warga yang terdampak Covid-19 itu per KK mendapatkan Rp600 ribu per bulan yang terhitung mulai April, Mei, dan Juni.

Namun mengingat ada dua kota yang telah lengkap datanya yang diterima oleh Pemprov Sumatera Barat, yakni Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto, maka untuk bansosnya langsung diberikan untuk dua bulan sekaligus.

"Jadi per bulan itu kan Rp600 ribu per KK, sekarang kita bagikan langsung untuk April dan Mei, jadi total per KK itu akan menerima Rp1,2 juta," katanya, Kamis (30/4).

Sementara untuk menyalurkan bantuan itu, Pemprov menggandeng pihak PT Pos Indonesia Cabang Padang, yang secara resmi ditunjuk menjadi pihak menghantarkan bantuan ke rumah-rumah warga penerima bansos.

Bahkan Pemprov Sumatera Barat telah menandatangani kerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Padang, terkait pembagian bansos tersebut.

"Jadi setelah nanti bansos diterima, petugas Kantor Pos akan menempelkan sticker atau gambar kepada rumah penerima dimaksud. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan agar jangan terjadi pemberian ganda," ujarnya.

Artinya dengan demikian, akan terlihat mana saja keluarga yang belum atau sudah menerima bansos dari Pemprov Sumatera Barat. Selain itu petugas Kantor Pos juga meminta keluarga penerima bansos menandatangani surat, pertanda telah menerima bansos untuk bulan April dan Mei.

Gubernur mengakui adanya keterlambatan penyaluran bantuan sosial tersebut. Hal ini dikarenakan adanya persoalan pendataan di daerah, karena dari daerah harus teliti dalam melakukan pendataan, sehingga terhindar dari data penerima yang double.

Baca Juga: Bansos dari Provinsi Sumbar Segera Dibagikan, Ini Daftar Daerahnya

Dalam ketentuan bansos ini jelas, bahwa penerima tidak boleh double, agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran. Hal yang demikianlah yang membuat banyak daerah mengalami kesulitan.

"Ada daerah yang akan menyusul dalam penyerahan data ini, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Padang, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi data yang harus diserahkan itu hardcopy nya," ucapnya.