arrow_upward
settings_brightness
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul
ReferensiKita.id - Pemerintah Kota Padang menyebutkan bahwa hal yang membuat proses pendataan dan penyaluran bantuan dampak Covid-19 lambat, dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat tidak konsisten dan terkesan berubah-ubah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul, membenarkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat terkait kriteria permintaan format data yang ditetapkan penerima bansos tersebut sering kali berubah. Padahal Pemko sudah menuntaskan data tersebut pada pekan lalu.

Bahkan sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan di Sumatera Barat, katanya, hanya saja data-data tersebut kriterianya berubah tiap sebentar. Hal tersebut yang permasalahan, namun begitu Pemko Padang berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan bantuan dapat disalurkan.

"Jadi kepada masyarakat Kota Padang kami harapkan bisa memahami kronologis dalam pengurusan bantuan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Kota Padang, Afriadi, mengatakan, kronologi persoalan tersebut dimana Pemko Padang berpedoman terhadap aturan tidak hanya di Pemerintah Provinsi, namun juga Pemerintah Pusat. Sehingga ada kekeliruan dalam pendataan tersebut.

"InsyaAllah proses bansos itu akan kita upayakan, untuk bisa diturunkan ke masyarakat sesegera mungkin," tegasnya.

Ia menjelaskan melihat ke informasi awal untuk bansos Kota Padang hanya diberikan kuota dari Provinsi sebanyak 8.049 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah itu dikalikan per 5 jiwa. Data-data itu sudah diselesaikan, dengan dijilid rapi sebanyak 2 rangkap.

"Malah Kota Padang yang pertama kali memasukkan data tersebut ke Provinsi sebanyak 40.245 KK yang sebelumnya diminta untuk per jiwa," sebutnya.

Namun kelanjutannya aturan pun berubah menyesuaikan anggaran Provinsi. Sebagaimana untuk bantuan yang awalnya diberikan Rp200 ribu per bulan itu hanya 13.415 diterima untuk Kota Padang. Sehingga jumlah awal yang 40.245 KK itu dikurangi menjadi 13.415 dikali Rp600 per bulan.

Begitu juga dari format yang diberikan 40.245 tersebut, ternyata diubah kembali oleh pusat dengan meminta format terbaru yakni harus by name by address (BNBA), disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Disdukcapil plus nomor hand phone orang calon penerima bantuan dan dimana ia lahir.

"Perubahan format ini tentu menyusahkan kita di Kota Padang khususnya para RT/RW dan pihak kelurahan yang harus kembali melakukan pendataan di lapangan. Ini yang disebut pemerintah pusat dan Provinsi itu tidak konsisten," tuturnya.

Menurutnya beranjak ke tingkat Kementerian Sosial (Kemensos), juga memiliki persoalan, yaitu terjadinya perubahan format yang terus terjadi dalam pengurusan bantuan tersebut. Hal itu dimulai sejak 17 April 2020 lalu, dengan diterimanya surat dari Kemensos melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) terkait pagu penerimaan bansos tunai untuk Kota Padang hanya dijatahkan sebanyak 28.594 KK.

"Sedangkan formatnya juga berbeda dari apa yang sebelumnya lagi. Untuk itu, NIK ini yang menjadi kendala bagi kita di Kota Padang khususnya di tingkat RT/RW dalam pendataan. Kenapa, karena dari 28.594 KK yang kita usulkan cuma yang diakui hanya sebanyak 18 ribu," jelasnya.

Hal tersebut dikarenakan ada beberapa yang NIK nya tidak padan dengan data Kemendagri. Sehingga Pemko Padang langsung konsultasikan hal tersebut dengan Disudakcapil Padang, untuk memadankan data NIK tersebut.

Baca Juga: Pariwisata di Tengah Prahara Covid 19

Afriadi pun juga menyampaikan kekhawatiran mengingat dalam pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak boleh ganda atau dempet.

"Jadi ini yang kami khawatirkan. Bisa saja bantuan cepat dilakukan, tapi akibatnya tidak baik. Makanya kita harus berjalan  sesuai aturan yang ada," tegasnya. (rel)

Bansos tak Kunjung Dibagikan, Ini Kata Pemko Padang

Thursday, April 30, 2020 : 11:47
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul
ReferensiKita.id - Pemerintah Kota Padang menyebutkan bahwa hal yang membuat proses pendataan dan penyaluran bantuan dampak Covid-19 lambat, dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat tidak konsisten dan terkesan berubah-ubah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul, membenarkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat terkait kriteria permintaan format data yang ditetapkan penerima bansos tersebut sering kali berubah. Padahal Pemko sudah menuntaskan data tersebut pada pekan lalu.

Bahkan sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan di Sumatera Barat, katanya, hanya saja data-data tersebut kriterianya berubah tiap sebentar. Hal tersebut yang permasalahan, namun begitu Pemko Padang berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan bantuan dapat disalurkan.

"Jadi kepada masyarakat Kota Padang kami harapkan bisa memahami kronologis dalam pengurusan bantuan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Kota Padang, Afriadi, mengatakan, kronologi persoalan tersebut dimana Pemko Padang berpedoman terhadap aturan tidak hanya di Pemerintah Provinsi, namun juga Pemerintah Pusat. Sehingga ada kekeliruan dalam pendataan tersebut.

"InsyaAllah proses bansos itu akan kita upayakan, untuk bisa diturunkan ke masyarakat sesegera mungkin," tegasnya.

Ia menjelaskan melihat ke informasi awal untuk bansos Kota Padang hanya diberikan kuota dari Provinsi sebanyak 8.049 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah itu dikalikan per 5 jiwa. Data-data itu sudah diselesaikan, dengan dijilid rapi sebanyak 2 rangkap.

"Malah Kota Padang yang pertama kali memasukkan data tersebut ke Provinsi sebanyak 40.245 KK yang sebelumnya diminta untuk per jiwa," sebutnya.

Namun kelanjutannya aturan pun berubah menyesuaikan anggaran Provinsi. Sebagaimana untuk bantuan yang awalnya diberikan Rp200 ribu per bulan itu hanya 13.415 diterima untuk Kota Padang. Sehingga jumlah awal yang 40.245 KK itu dikurangi menjadi 13.415 dikali Rp600 per bulan.

Begitu juga dari format yang diberikan 40.245 tersebut, ternyata diubah kembali oleh pusat dengan meminta format terbaru yakni harus by name by address (BNBA), disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Disdukcapil plus nomor hand phone orang calon penerima bantuan dan dimana ia lahir.

"Perubahan format ini tentu menyusahkan kita di Kota Padang khususnya para RT/RW dan pihak kelurahan yang harus kembali melakukan pendataan di lapangan. Ini yang disebut pemerintah pusat dan Provinsi itu tidak konsisten," tuturnya.

Menurutnya beranjak ke tingkat Kementerian Sosial (Kemensos), juga memiliki persoalan, yaitu terjadinya perubahan format yang terus terjadi dalam pengurusan bantuan tersebut. Hal itu dimulai sejak 17 April 2020 lalu, dengan diterimanya surat dari Kemensos melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) terkait pagu penerimaan bansos tunai untuk Kota Padang hanya dijatahkan sebanyak 28.594 KK.

"Sedangkan formatnya juga berbeda dari apa yang sebelumnya lagi. Untuk itu, NIK ini yang menjadi kendala bagi kita di Kota Padang khususnya di tingkat RT/RW dalam pendataan. Kenapa, karena dari 28.594 KK yang kita usulkan cuma yang diakui hanya sebanyak 18 ribu," jelasnya.

Hal tersebut dikarenakan ada beberapa yang NIK nya tidak padan dengan data Kemendagri. Sehingga Pemko Padang langsung konsultasikan hal tersebut dengan Disudakcapil Padang, untuk memadankan data NIK tersebut.

Baca Juga: Pariwisata di Tengah Prahara Covid 19

Afriadi pun juga menyampaikan kekhawatiran mengingat dalam pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak boleh ganda atau dempet.

"Jadi ini yang kami khawatirkan. Bisa saja bantuan cepat dilakukan, tapi akibatnya tidak baik. Makanya kita harus berjalan  sesuai aturan yang ada," tegasnya. (rel)