arrow_upward
settings_brightness
 Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyuruh bus ALS balik arah
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyuruh bus ALS balik arah
ReferensiKita.id - Pengusaha angkutana umum yakni bus AKAP bakal disurati oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan arahan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, setelah menemunkan bus AKAP yakni ALS masuk ke Sumatera Barat pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan, dalam penerapan PSBB ini Pemprov Sumatera Barat harus bertindak tegas dan berkomitmen atas kebijakan yang telah ditetapkan. Artinya tidak ada istilah main-main dalam melakukan pemeriksaan di cek poin perbatasan tersebut.

Di Sumatera Barat ada 10 pintu yang harus dijaga, tujuannya tidak ada lagi angkutan umum masuk dan keluar dari Sumatera Barat ini, selama PSBB diterapkan. Hal ini juga bentuk upaya Pemprov Sumatera Barat mencegah masuknya penularan virus Covid-19.

"Kita harus bertindak tegas terhadap angkutan umum yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Jadi tidak kata main-main, kemarin itu suruh balik kanan langsung. Meski ada protes dari sopir, saya tegaskan, tidak boleh masuk ke Sumatera Barat ini," ucapnya.

Menurutnya, dalam surat yang rencananya akan dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat itu, akan menjelaskan bahwa tidak dibolehkan lagi bus AKAP menjadikan Sumatera Barat trayek yang harus dilalui. Sebab masih ada provinsi lainnya di Sumatera yang bisa dilalui untuk trayek bus AKAP tersebut.

Sebelumnya, terkait aturan transporatasi darat itu, Dinas Perhubungan Sumatera Barat telah mengeluarkan aturan yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi kendaraan angkutan umum yang keluar masuk ke Sumatera Barat, dimana mulai diberlakukan sejak 24 April dan hingga 31 Mei 2020 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Heri Nofiardi, mengatakan, aturan tersebut juga didasari dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 berlaku untuk sejumlah kondisi.

Transportasi darat yang dilarang itu adalah kendaraan bermotor umum, seperti dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.

Bagi pelanggar aturan itu, akan ada sanksi hukum dimana saksi itu akan diberlakukan mulai 8 Mei 2020 mendatang. Tujuan hal demikian dilakukan, sebagai bentuk melakukan antisipasi masuknya penyebaran virus Covid-19 dari orang yang datang dari luar Sumatera Barat.

Baca Juga: Apa itu Isolasi Mandiri dan Bagaimana Cara Melakukannya

Namun bagi penumpang yang sudah membeli tiket bus umum masuk atau keluar Sumatera Barat, berhak untuk mendapatkan pengembalian 100 persen. Untuk itu, Heri berharap  kepada pihak pengusaha transportasi bisa memberikan pengembalian biaya pembelian tiket 100 persen, tanpa ada pemotongan sepersen pun.

Heri menyebutkan dalam Permenhub itu larangan yang dimaksud memiliki pengecualian, yakni untuk kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas TNI dan Polri.Kemudian kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah, dan mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Video Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit Marah Besar



Wagub Sumbar Marah Besar, Pengusaha Bus AKAP Bakal Disurati

Thursday, April 30, 2020 : 13:02
 Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyuruh bus ALS balik arah
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyuruh bus ALS balik arah
ReferensiKita.id - Pengusaha angkutana umum yakni bus AKAP bakal disurati oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan arahan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, setelah menemunkan bus AKAP yakni ALS masuk ke Sumatera Barat pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan, dalam penerapan PSBB ini Pemprov Sumatera Barat harus bertindak tegas dan berkomitmen atas kebijakan yang telah ditetapkan. Artinya tidak ada istilah main-main dalam melakukan pemeriksaan di cek poin perbatasan tersebut.

Di Sumatera Barat ada 10 pintu yang harus dijaga, tujuannya tidak ada lagi angkutan umum masuk dan keluar dari Sumatera Barat ini, selama PSBB diterapkan. Hal ini juga bentuk upaya Pemprov Sumatera Barat mencegah masuknya penularan virus Covid-19.

"Kita harus bertindak tegas terhadap angkutan umum yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Jadi tidak kata main-main, kemarin itu suruh balik kanan langsung. Meski ada protes dari sopir, saya tegaskan, tidak boleh masuk ke Sumatera Barat ini," ucapnya.

Menurutnya, dalam surat yang rencananya akan dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat itu, akan menjelaskan bahwa tidak dibolehkan lagi bus AKAP menjadikan Sumatera Barat trayek yang harus dilalui. Sebab masih ada provinsi lainnya di Sumatera yang bisa dilalui untuk trayek bus AKAP tersebut.

Sebelumnya, terkait aturan transporatasi darat itu, Dinas Perhubungan Sumatera Barat telah mengeluarkan aturan yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi kendaraan angkutan umum yang keluar masuk ke Sumatera Barat, dimana mulai diberlakukan sejak 24 April dan hingga 31 Mei 2020 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Heri Nofiardi, mengatakan, aturan tersebut juga didasari dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 berlaku untuk sejumlah kondisi.

Transportasi darat yang dilarang itu adalah kendaraan bermotor umum, seperti dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.

Bagi pelanggar aturan itu, akan ada sanksi hukum dimana saksi itu akan diberlakukan mulai 8 Mei 2020 mendatang. Tujuan hal demikian dilakukan, sebagai bentuk melakukan antisipasi masuknya penyebaran virus Covid-19 dari orang yang datang dari luar Sumatera Barat.

Baca Juga: Apa itu Isolasi Mandiri dan Bagaimana Cara Melakukannya

Namun bagi penumpang yang sudah membeli tiket bus umum masuk atau keluar Sumatera Barat, berhak untuk mendapatkan pengembalian 100 persen. Untuk itu, Heri berharap  kepada pihak pengusaha transportasi bisa memberikan pengembalian biaya pembelian tiket 100 persen, tanpa ada pemotongan sepersen pun.

Heri menyebutkan dalam Permenhub itu larangan yang dimaksud memiliki pengecualian, yakni untuk kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas TNI dan Polri.Kemudian kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah, dan mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Video Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit Marah Besar